Mitranasional.com
MEMPAWAH, KAL-BAR – Aktifis kab Mempawah Provinsi kalbar, Firmansyah mengkritisi terkait birokrasi pemerintahan Kabupaten Mempawah yang dinilai aneh pasalnya, sturktur organisasi perangkat daerah atau pemerintahan Kabupaten Mempawah, sangat berbeda dengan pemerintahan yang ada di provinsi kal-bar, bahkan seluruh indonesia, dimana kepala dinas menjabat hingga 4 priode, bahkan di perpanjang masa jabatannya 2 tahun, Kamis (2/5/2024)
Saat awak media ini mengkonfirmasi Aktivis Mempawah Firmansyah, dia menilai penempatan para pejabat pada struktur organisasi perangkat daerah kab mempawah kental dengan kepentingan serta keuntungan politik kelompok atau golongan tertentu,
“tuturnya.
Aktivis Mempawah Firmansyah mengatakan, untuk menggunakan pengelolaan proyek infra struktur, sehingga proyek proyek yang setiap tahunnya di anggakan hanya dinikmati oleh kerabat dan kroni kroninya saja, sementara perusahaan2 konstruksi lokal yang ada di kab mempawah, kadang harus membeli kepada pihak pihak tertentu, karena proyek yang ada sudah diatur, sistem lpse yang merupakan mekanisme atau prosedur tender lelalan hanya sekedar formalitas belaka,”ungkapnya.
“Lanjut, praktek praktek ini sarat dengan penyimpangan, yang mengakibatkan kwalitas proyek pembangunannya sangat buruk dan banyak bermasalah, selama ini Firmansyah menilai praktek ini terjadi di Dinas PUPR kabupaten mempawah, hampir 100% para pejabat bertahan beberapa priode, sedangkan kepala dinas PUPR hingga 4 priode, bahkan di perpanjang 2 tahun, hingga mendapat gelar kadis abadi dan ini menunjukkan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Mempawah tidak sehat,”pungkas Firmansyah.
penulis : Nuryo Sutomo
363